Seberapa Akurat Hasil Hitung Cepat yang Dilakukan Beberapa Lembaga Survey?

hasil pemilu

Pada musim pemilu, sering kali kita tidak asing dengan istilah quick count atau hasil hitung cepat. Biasanya, quick count dilakukan oleh beberapa lembaga survey independen dan bukan dari negara. Inilah mengapa, terkadang perolehan quick count tidak begitu dipercaya oleh sebagian masyarakat. Meskipun begitu, tidak bisa kita pungkiri apabila hasil hitung cepat pilpres 2019 / quick count terkadang tidak jauh berbeda dari real count yang dilakukan oleh KPU. Lalu, sebenarnya seberapa akuratkah quick count ini dalam menghitung hasil pemungutan suara?

Mengenal Quick Count dan Real Count

Sebelum itu, Anda tentunya perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan quick count dan real count.

Seperti namanya, real count, atau ‘penghitungan sebenarnya’ adalah penghitungan secara keseluruhan surat suara yang ada di TPS di seluruh Indonesia. Real count dilakukan oleh badan resmi negara, yaitu oleh KPU sehingga hasilnya pun lebih bisa dipercaya dan menjadi hasil akhir dari sebuah proses pemungutan suara. Kelemahan real count adalah pada prosesnya yang lama, karena KPU harus mengumpulkan seluruh suara dari semua TPS yang tersebar di Indonesia. Hal tersebutlah yang akhirnya memicu adanya quick count atau hasil hitung cepat.

Masyarakat Indonesia sendiri mulai familier dengan istilah quick count sejak tahun 2004 lalu. Biasanya, hasil quick count selalu dipantau oleh masyarakat karena ditayangkan di televisi swasta. Sekarang, hasil quick count lebih mudah dilihat karena beberapa lembaga survey sudah memiliki website resmi yang bisa dikunjungi masyarakat.

Sayangnya, meskipun terkesan cepat, hasil dari quick count tidak bisa dijadikan patokan apakah calon yang Anda jagokan menang atau tidak. Sebab, lembaga survey independen ini hanya melakukan perhitungan pada beberapa TPS, tidak semua TPS di Indonesia. Dari beberapa TPS yang dipantau, dihitung kemungkinan kemenangan tiap calon.

Akan tetapi, bukan berarti quick count bisa diabaikan begitu saja, sebab lembaga survey biasanya mendatangi TPS tertentu yang memungkinkan bisa dilakukan penelitian, dan sudah pasti melalui berbagai kajian yang matang. Hal itu, supaya quick count dapat dijadikan gambaran sebelum peluncuran hasil yang resmi dari KPU. Selain itu, quick count pun bukan tindakan illegal karena sudah diizinkan pemerintah dan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

Bukan hanya aitu, lembaga survey quick count juga harus terlebih dulu mendaftarkan diri ke KPU, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari H. Lembaga yang tidak mendaftar dan melakukan survey sendiri lalu mengumumkannya kepada masyarakat tentu akan mendapat sanksi.

Untuk mengawasi lembaga survey quick count, masyarakat bahkan dapat melakukan laporan pelanggaran kepada Bawaslu jika merasa terdapat sesuatu yang salah atau menyalahi aturan. Apabila pelanggaran ditemukan, lembaga survey quick count pun akan diberikan sanksi oleh KPU. Hal inilah mengapa, meskipun setiap orang bisa melakukan survey tetapi tidak sembarang orang bisa menyebarkannya. Lembaga yang tidak kredibel bahkan bisa mendapatkan sanksi pidana.

Apakah Quick Count Cukup Akurat?

Apabila dilihat dari sulitnya permohonan izin dan lain-lain, tentunya lembaga survey quick count akan takut untuk melakukan kesalahan, sehingga hasil survey mereka biasanya tidak meleset jauh dari hasil sebenarnya. Jika Anda mau melihat data-data oleh lembaga survey hasil hitung cepat yang terjadi pada pemilu terdahulu, bisa dibilang selisih antar quick count dan real count tidak jauh berbeda. Inilah mengapa sebagian besar masyarakat pun percaya pada hasil quick count.

Namun, meskipun nantinya hasil antara quick count akan sama dengan real count, Anda harus tetap menanti hasil resmi pemilu dari KPU.

Author: admin